NEGARA TIDAK BOLEH BERBISNIS DENGAN RAKYATNYA
“Saya
hanya mengingatkan pada Adinda Menteri,
negara
tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya.
Tidak
boleh. Apapun alasannya, tidak boleh.”
Pagi
ini saya mendapat kiriman video dari salah seorang teman anggota grup WA.
Sepintas, gambarnya tidak terlihat jelas siapa dan sedang apa. Tidak jelas
siapa karena mereka bermasker. Hanya tampak 3 orang lelaki mengenakan kemeja
batik dan seorang perempuan berbaju ungu.
Tulisan
di bawah gambarnya yang menjelaskan siapa mereka dan sedang apa. Mereka adalah
para anggota Komisi IX DPR RI, Menteri Kesehatan RI, Kepala BPOM, dan Dirut Bio
Farma. Mereka sedang mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat.
Maka,
saya iseng membuka demi mengetahui apa gerangan isinya. Kenapa iseng, karena biasanya
saya enggan membuka video semacam itu. Sebab biasanya juga berisi hal-hal yang
sudah saya ketahui sehingga lebih banyak tidak menariknya.
Tetapi
kali ini saya keliru. Sebab ketika saya klik, ada sesuatu yang menggugah
perhatian saya. Dan cukup menggelitik. Sebab ada seorang ibu yang berbicara
dengan lantang dalam nada mengeritik yang cukup tajam. Saya pun memperhatikan
dan mendengarkannya hingga tuntas.
Kalimat
ultimatum yang saya tempatkan di awal tulisan ini berada di bagian akhir video.
Ini disampaikan oleh Ribka Tjiptaning, ketua Komisi IX dari Fraksi PDIP. Beliau
berasal dari dapil Jawa Barat IV.
Secara
pribadi, saya sangat setuju bahwa negara tidak boleh berbisnis dengan
rakyatnya. Negara seharusnya tidak mengambil keuntungan dari keterpurukan
rakyatnya. Sebaliknya negara dalam hal ini, pemerintah harus melindungi mereka,
kaum jelata.
Selain
ultimatum itu, Ribka juga menolak untuk divaksin. Ia juga mempertanyakan harga
vaksin yang mana yang akan digratiskan kepada masyarakat Indonesia. Karena
hingga kini harganya masih variatif. Sayang tidak disampaikan atas dasar apa
penetapan variasi harga vaksin tersebut.
Variasi
harga vaksin itu terdiri dari 5 kategori, yaitu: 1. Rp. 116.000, 2. Rp. 292.000,
3. Rp. 584.000, 4. Rp. 540.000 – Rp. 1.080.400, dan 5. Rp. 2100000. Lalu beliau
sendiri menjawab pertanyaan yang disampaikannya: “Pasti yang murah kalau untuk
orang miskin.”
Vaksin
covid 19, beliau tolak. Ia menolak untuk divaksin. Ini mungkin didasarkan pada dua
jenis vaksin lain yang sudah diterapkan terdahulu. Yaitu vaksin polio dan
vaksin kaki gajah. Vaksin, yang oleh beliau dikatakan tidak menolong, malah
menyusahkan. Karena orang yang menggunakannya semakin menderita, bahkan
meninggal.
Masalah
swab juga disampaikan dalam raker dan RDP tersebut. Ia mengeritik pedas
mengenai mahalnya biaya swab yang ditarifkan di rumah sakit tertentu. Ia
mengeritik mahalnya biaya itu tergantung pada berapa lama dilakukannya.
Sebagai
anak bangsa, saya berharap semoga pemerintah menaruh perhatian pada apa yang
disampaikan oleh politisi PDIP ini. Dan kiranya tidak hanya menaruh perhatian
tapi juga mengambil tindakan yang tepat demi kemaslahatan bangsa. Yaitu demi
melindungi rakyatnya yang kini sedang terpuruk tertimpa petaka.
Tilong-Kupang, NTT
Rabu, 13 Januari 2021 (10.40 wita)
Comments
Post a Comment