NEGARA TIDAK BOLEH BERBISNIS DENGAN RAKYATNYA

“Saya hanya mengingatkan pada Adinda Menteri,

negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya.

Tidak boleh. Apapun alasannya, tidak boleh.”

 

Pagi ini saya mendapat kiriman video dari salah seorang teman anggota grup WA. Sepintas, gambarnya tidak terlihat jelas siapa dan sedang apa. Tidak jelas siapa karena mereka bermasker. Hanya tampak 3 orang lelaki mengenakan kemeja batik dan seorang perempuan berbaju ungu.

Tulisan di bawah gambarnya yang menjelaskan siapa mereka dan sedang apa. Mereka adalah para anggota Komisi IX DPR RI, Menteri Kesehatan RI, Kepala BPOM, dan Dirut Bio Farma. Mereka sedang mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat.

Maka, saya iseng membuka demi mengetahui apa gerangan isinya. Kenapa iseng, karena biasanya saya enggan membuka video semacam itu. Sebab biasanya juga berisi hal-hal yang sudah saya ketahui sehingga lebih banyak tidak menariknya.

Tetapi kali ini saya keliru. Sebab ketika saya klik, ada sesuatu yang menggugah perhatian saya. Dan cukup menggelitik. Sebab ada seorang ibu yang berbicara dengan lantang dalam nada mengeritik yang cukup tajam. Saya pun memperhatikan dan mendengarkannya hingga tuntas.    

Kalimat ultimatum yang saya tempatkan di awal tulisan ini berada di bagian akhir video. Ini disampaikan oleh Ribka Tjiptaning, ketua Komisi IX dari Fraksi PDIP. Beliau berasal dari dapil Jawa Barat IV.

Secara pribadi, saya sangat setuju bahwa negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Negara seharusnya tidak mengambil keuntungan dari keterpurukan rakyatnya. Sebaliknya negara dalam hal ini, pemerintah harus melindungi mereka, kaum jelata.  

Selain ultimatum itu, Ribka juga menolak untuk divaksin. Ia juga mempertanyakan harga vaksin yang mana yang akan digratiskan kepada masyarakat Indonesia. Karena hingga kini harganya masih variatif. Sayang tidak disampaikan atas dasar apa penetapan variasi harga vaksin tersebut.

Variasi harga vaksin itu terdiri dari 5 kategori, yaitu: 1. Rp. 116.000, 2. Rp. 292.000, 3. Rp. 584.000, 4. Rp. 540.000 – Rp. 1.080.400, dan 5. Rp. 2100000. Lalu beliau sendiri menjawab pertanyaan yang disampaikannya: “Pasti yang murah kalau untuk orang miskin.”

Vaksin covid 19, beliau tolak. Ia menolak untuk divaksin. Ini mungkin didasarkan pada dua jenis vaksin lain yang sudah diterapkan terdahulu. Yaitu vaksin polio dan vaksin kaki gajah. Vaksin, yang oleh beliau dikatakan tidak menolong, malah menyusahkan. Karena orang yang menggunakannya semakin menderita, bahkan meninggal.

Masalah swab juga disampaikan dalam raker dan RDP tersebut. Ia mengeritik pedas mengenai mahalnya biaya swab yang ditarifkan di rumah sakit tertentu. Ia mengeritik mahalnya biaya itu tergantung pada berapa lama dilakukannya.

Sebagai anak bangsa, saya berharap semoga pemerintah menaruh perhatian pada apa yang disampaikan oleh politisi PDIP ini. Dan kiranya tidak hanya menaruh perhatian tapi juga mengambil tindakan yang tepat demi kemaslahatan bangsa. Yaitu demi melindungi rakyatnya yang kini sedang terpuruk tertimpa petaka.

 

 

Tilong-Kupang, NTT

Rabu, 13 Januari 2021 (10.40 wita) 

Comments

Popular posts from this blog

POIRHAQIE de KRISSIEN

BELAJAR = PEMAKSAAN PEMBIASAAN DIRI

TIDAK PAKE JUDUL